Tutty Alawiyah:
Pengembang Masyarakat Berbasis Majlis Ta’lim
Oleh: Murodi
Kajian tentang tokoh perempuan yang bergerak dalam kegiatan dakwah dan pem-berdayaan masyarakat muslim berbasis Majlis Ta’lim, belum banyak dilakukan. Kalaupun ada, masih sangat terbatas pada kajian mengenai peran mereka dalam bidang agama, pendidikan, politik, dan lain-lain yang tidak berbasis Majlis Ta’lim. Kenyataan ini tidak sebanding dengan kajian mengenai peran penyiar agama dari kaum lelaki. Padahal, peran da’iyah atau juga muballigah, tak bisa dipungkiri, me¬re-ka memiliki peran yang sangat besar dalam penyiaran dan pemberdayaan ma¬sya-rakat muslim di Indonesia. Sebut saja misalnya Tutty Alawiyah dan Suryani Thahir. Kedua tokoh perempuan asal Betawi ini memang memfokuskan diri gerakannya pada upaya pemberdayaan dan pengembangan masyarakat muslim lewat Majlis Ta’lim, selain lewat pendidikan. Kedua tokoh ini memang masih hidup dan terus berkiprah dalam aktivitas dakwah dan pemberdayaan masyarakat di Ja¬karta khu-susnya.
Berdasarkan hal tersebut, berikut kami turunkan tulsan Murodi dari hasil pe¬ne¬li¬ti-annya mengenai profil Tutty Alawiyah Abdullah Syafi’i dari berbagai sumber.
Tutty Alawiyah :
Catatan Kecil Bersama Ayahnya
Tutty Alawiyah lahir di Jakarta pada 30 Maret 1942. la adalah puteri ketiga dari pasangan KH. Abdul¬lah Syafi’i dengan Hajjah Rugayah. Pengalamannya se-waktu berusia 9 tahun, kurang begitu bahagia. Karena, ibunya, yang se¬lama itu menjadi tumpuan kasih sayangnya, meninggal dunia. Jadi, ayahnya, K.H. Abdullah Syafi’i, menjadi tumpuan kasih sayang Tutty kecil. Melalui ayah¬nya ini, Tutty tetap tabah dan bercita-cita tinggi, dengan terus belajar ilmu penge¬ta¬hu¬an, ti¬dak hanya ilmu agama, juga ilmu umum. KH.Abdullah Syafi’i, ayah Tutty, adalah tokoh aga-ma dan tokoh masyarakat Betawi yang sangat dihormati. la me¬miliki po¬sisi penting dalam struktur ma¬syarakat asli Jakarta. Posisi penting itu tidak hanya menun¬juk-kan bahwa ia merupakan seorang a¬lim (tokoh agama) yang menguasai ilmu-ilmu keagamaan, juga karena kepe¬du¬li¬annya yang besar terhadap masalah-masalah so-sial-kemasyarakatan yang dihadapi ma¬syarakat Jakarta dan sekitarnya, terutama dalam penyantunan anak-anak yatim piatu, anak-anak terlantar dan kaum dhu’afa. Kepeduliannya ini diwujudkan dalam bentuk ya¬yasan yang memberikan didikan dan bimbingan kepada mereka. Melalui lembaga-lembaga inilah Abdullah Syafi’i mengabdikan dirinya bagi kemaslahatan umat.
Ketokohan dan kepedulian sang Kyai kepada masyarakat yang kurang ber-untung itu, ditularkan kepada anak-anaknya. Khusus dalam bidang tabligh, ia me-lihat bakat yang besar ada pada diri Tutty. Oleh karenanya, hampir dalam aktivitas tabligh, Tutty selalu dibawa sang ayah. Pada 1960 ada suatu pengalaman menarik ketika Tutty bersama ayahnya berdakwah ke negeri Jiran, Singa¬pura dan Malaysia. Saat itu Tutty, seo¬rang putri remaja (ABG, istilah sekarang) diminta berceramah a-gama di depan umum. Ketika di atas mimbar, naskah yang te¬lah dibuatnya ter¬ting-gal atau hilang entah di mana. Serta merta keringat bercucuran di dahinya, semen-tara massa sedang terfokus memperhatikan dirinya. Dalam sua¬sana seperti ini Tutty nyaris saya panik, dan keringat mulai bercucuran. Tetapi niatnya untuk ber-dakwah tidak terbendung. Dalam keadaan seperti ini, Tutty berdo’a, Ya Allah, ka-lau Engkau ingin saya berdakwah, sekaranglah wak¬tu¬nya. Sesudah do’a usai, se-muanya berubah menjadi lancar.
Keberhasilan dalam mengatasi kesulitan tersebut, membuat ayahnya merasa yakin bahwa Tutty akan men¬jadi seorang muballigah profesional yang memiliki ke-mampuan tinggi dalam menggalang dan membina umat Islam. Tidak mengheran-kan pula jika kemudian, ayahnya, Abdullah Syafi’i, menunjuk dan mengangkat Tutty Alaw¬iyah sebagai penerus kepemimpinan Yayasan Asy-Syafi’iyah, bukan ke-pada saudara laki-lakinya. Kebijakan ini tidak hanya didasari atas keberhasilan dan peran Tutty Alawiyah dalam upaya pengembangan yayasan dan lembaga-lembaga pendidikan yang terdapat di dalamnya, tetapi juga karena keseriusan Tutty untuk tetap meneruskan cita-cita orang tuanya dalam membina umat dan memberikan santuan kepada yang lemah. Tentu saja keberhasilan Tutty Alawiyah dalam pe¬ngem¬bangan lembaga pendidikan yang dirintis ayahnya tidak lepas dari per¬an yang dimainkan saudara-saudaranya yang lain, seperti Abdul Rasyid AS dan Ida Farida AS.
Satu hal yang perlu dicatat mengenai latar belakang pendidikan for¬mal yang pernah dilalui Tutty Alaw¬iyah adalah bahwa setamat Sekolah Dasar (SD) Slamet Ri-yadi Jakarta, 1954, ia dilarang ayahnya melanjutkan ke sekolah umum seperti SMP (Sekolah Menengah Pertama). Tidak diketahui apa motif sebenarnya pelarangan tersebut. Namun yang pasti, ayahnya menginginkan ia melanjutkan ke sekolah aga-ma bukan sekolah umum, yaitu MTS (Madrasah Tsanawiyah). Meskipun tidak sesuai dengan keinginannya, Tutty mengikuti kemauan ayahnya. Namun, tekadnya tetap menggelora (“keras kepala”) untuk terus melanjutkan ke SMP (Slamet Riyadi) bersama teman-teman se-angkatannya. Untuk itu, ketika teman-teman SMP-nya pergi ke sekolah, ia diam-diam mengikuti mereka dari be¬lakang. Tetapi, karena bu¬kan pelajar SMP tersebut, tentunya, ia tidak dapat masuk ke sekolah itu. la hanya dapat memandang mereka dengan sedih dari pagar luar sekolah. Pada saat itu, keinginannya bertambah kuat un¬tuk menjadi seorang pelajar SMP, termpat teman-temannya belajar. Oleh karenanya, ia rasanya ingin minta izin kepada ayahnya untuk sekolah di SMP, tetapi ia tidak ada keberanian untuk itu, karena ia tahu sikap ayah¬nya yang keras dan pasti ia tidak akan diberi izin. Maka, secara diam-diam, tanpa sepengetahuan ayahnya, ia nekad mendaftar diri dan masuk SMP, tanpa me¬ninggalkan MTS-nya, sehingga pada 1957 ia dapat menyelesaikan pendidikan MTS dan SMP sekaligus.
Setamat Aliyah, Tutty melanjut¬kan kuliah di Fakultas Ushuluddin Ju¬rus¬an Dakwah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kesarjanaannya diraih bersamaan de-ngan dirampungkannya pen¬didikan bahasa Inggris di Lembaga Indonesia Amerika (LIA) Jakarta. Suatu prestasi yang masih langka bagi seorang perempuan, mungkin juga laki-laki Betawi. Bahkan, dalam hal memasuki sekolah umum sekolah “seku-ler” adalah suatu tindakan melawan arus dalam tradisi masyarakat Betawi, yang le-bih mementingkan sekolah agama, semisal pondok pesantren atau madrasah. Kese-riusannya berkiprah dalam kegiatan dakwah dan pengembangan atau pem¬ber¬da-yaan masyaraat muslim di Indonesia ini, pada 2001 ia memperoleh gelar doktor ke-hormatan (Dr. HC) dari Fakultas Dakwah dan Komunkasi UIN Jakarta. Peng¬har-gaan ini membuktikan bahwa ia merupakan salah seorang tokoh perempuan yang memiliki dedikasi tinggi dan komitmen yang kuat untuk memberdayakan ma¬sya-ra¬kat melalui Majlis Ta’lim. Selain itu, Tutty Alawiyah juga aktif di dunia pendidikan. Misalnya, sejak 1982,ia diberi amanah untuk menjadi Ketua Presidium Pengem¬bangan UIA. Tugasnya, antara lain, mensinergikan lembaga UIA, Sekolah Tinggi Wiraswasta dan Ma’had ‘Ali DaruI Arqam. Selanjutnya menjadi Pendiri dan Ke¬tua Yayasan Pergu¬ruan Tinggi As-Syafi’iyah yang membawahi UIA (1983-1997), Sekretaris Rektor (1983-1992) dan Rektor (1997-2001).
Keterlibatannya lebih jauh, masih kaitannya dengan gerakan dakwah, adalah kepeduliannya terhadap anak-anak yatim-piatu dan dhu’afa, yaitu mendirikan Pe-san¬tren Khusus Yatim As-Syafi’iyah. Dalam konteks dakwah, pesan¬tren khusus ya-tim ini, menurut Tutty Alawiyah, bukan hanya menyangkut ratusan anak yatim yang diasuh, tetapi yang lebih penting ada¬lah mensosialisasi gagasan solidaritas so¬sial atas anak yatim dan miskin kepada masyarakat luas, dengan Majlis Ta’lim Kaum Ibu As-Syafi’iyah sebagai pilar utamanya. Pesantren ini banyak dikunjungi tamu baik untuk studi banding atau kunjungan biasa dari dalam dan lu¬ar ne¬geri. Secara mikro, ratusan anak ya¬tim itulah yang menjadi mad’u, tetapi secara makro masyarakat luas, nasional dan internasional itulah yang menjadi mad’u, yak¬ni didakwahi agar mereka menuliki kepedulian kepada anak yatim dan anak mis¬kin sekaligus ditawari gagasan metodologis bagaimana menyantuni mere¬ka. Pe-nyantunan mereka sudah dilaku¬kan selama dua puluh tiga tahun sejak di¬mulai 1978 dan non panti sudah lebih lama lagi. Jumlah anak yatim dalam pe¬san¬tren ini selalu berkisar 350 orang, terdiri dari strata SD, SLTP dan SLTA, yang kini berasal dari 17 propinsi. Sebagian alumni, tutur Tutty bangga, sudah menjadi sar¬ja¬na, baik lulusan UIA maupun di luar UIA, satu orang memperoleh beasiswa dari al-Azhar Mesir dan 3 orang berkesempatan studi di Inggris.
Karier Tutty Alawiyah di Pentas Nasional
Dalam meniti kehidupan, di samping sebagai Muballigah, Tutty Ala¬wiyah mempunyai karier yang begitu banyak dan beragam. Dalam bidang tabligh dan pendidikan, misalnya, ia menggeluti dan membina Perguruan Islam Asy-Sya¬fi’iy-yah dan Badan Kontak Majlis Ta’lim (BKMT). Dua organisasi sosial keaga¬ma¬an yang strategis dalam mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) umat Islam da-lam mempertahankan eksistensi agama Islam di Indonesia dan membangun Negara Indonesia yang diridlai Allah SWT sebagai Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghofuur.
Dalam kaitannya di atas, Tutty pun menduduki posisi-posisi yang sangat strategis yaitu sebagai Rektor UIA (Universitas Islam Asy-Syafi’iyyah) Jakar¬ta, wa-kil kerja Dewan Penasehat ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim se-lndonesia); hing-ga kini, wakil ketua GUPPI (Gabungan Usaha Pembaharuan Pendidikan Islam), anggota CIDES [Cen¬ter for Information and Development Studies], dan anggota Pleno MUI (Ma¬jelis Ulama Indonesia). Di samping sebagai anggota Dewan Pembina BA-MUS (Badan Musyawarah Masyarakat Betawi) dan anggota Dewan Pers Indonesia.
Dalam bidang politik, Tutty pernah menjadi anggota MPR Rl periode 1992-1997 dan periode 1997-1998 dari Fraksi Karya Pembangunan. Bahkan, ia diangkat menjadi Menteri Peranan Wanita (Menperta) untuk dua periode, Orde Baru dan Orde Re¬formasi. Jabatan sebagai Menteri, barangkali, tidak pernah dibayangkan sebe¬lum¬nya, mungkin juga bagi mayoritas putra-putri Betawi asli.
Walaupun begitu banyak kegiatan yang menyita waktu, tenaga dan pikiran, ternyata tidak membuat Tutty Alawiyah meninggalkan perannya sebagai seorang isteri dan ibu dari anak-anaknya. Dalam berbagai kesempatan, meskipun anak-anaknya telah dewasa, ia masih menyempatkan diri bertemu dan bersenda gurau dengan mereka. Ini dilakukannya un¬tuk tetap mempertahankan hubungan har¬mo-nis di antara keluarga. Lebih dari itu, ia masih menyempatkan wak¬tu membina ma-syarakat muslim lewat ceramah-ceramah keagamaan, baik melalui media Majlis Ta’lim maupun media radio (Radio Asy-Syafi’iyah) dan tulisan (seperti di Harian Umum Republika kolom Hikmah}.
BKMT: Sebuah Agenda Pemberdayaan Umat
Salah satu fenomena sosial kea¬gamaan yang muncul di kalangan ma¬syarakat muslim Indonesia, khususnya masyarakat Jakarta dan sekitarnya, adalah maraknya kegiatan pengajian yang diselenggarakan di berbagai tempat, masjid atau mushalla, terutama di Majlis Ta’lim. Kegiatan ini tidak hanya diikuti kaum ibu, juga kaum bapak, yang ingin mencari ilmu pengetahuan agama yang langsung dari ustadz/ ustadzah. Majelis-majlis Ta’lim tersebut kemudian dikoordinasikan secara lebih baik dan modern oleh Tutty Ala¬wiyah, dalam sebuah badan, yaitu Badan Kontak Majlis Ta’lim (BKMT) yang lahir pada 1 Januari 1981. Lembaga ini berupaya meng¬himpun seluruh potensi lem¬baga Majlis Ta’lim seluruh Indonesia. Di samping itu, lembaga ini dibentuk da¬lam rangka pembinaan, pengembangan dan pember¬da¬yaan umat Islam Indonesia, khu¬susnya kaum ibu. Langkah pemberdayaan umat melalui lembaga BKMT menjadi sa¬ngat strategis dalam upaya menyongsong millenium mendatang. Langkah-lang¬kah tersebut tentunya tidak terlepas dari kondisi sosial ekonomi dan pendidikan anggota masyarakat Ma¬jelis Ta’lim, yang mayoritas ber¬pendidikan menengah ke bawah. Karena itu, agenda revitalisasi umat harus mem¬perhatikan kondisi objektif anggo¬ta Majlis Ta’lim yang tergabung da-lam BKMT.
Berdirinya BKMT berawal dari ide Tutty Alawiyah sendiri. la melihat ada potensi besar yang dapat dikembangakan dari Majlis Ta’lim. Kare¬na itu pada 1 Ja-nuari 1981 bertepatan 25 Shafar (bulan Hi¬jriyah), saat para ustadz atau ustadzh ti-dak mempunyai kegiatan bertabligh. Tut¬ty mengirim undangan untuk mereka agar menghadiri acara pembentukan lembaga yang kemudian dinamai dengan lembaga tersebut. Acara pembentu¬kan itu dihadiri lebih dari 800 orang yang mewakili tiap-tiap lembaga ma¬jelis talim, khususnya dari Jakarta dan sekitarnya. Penamaan Ba-dan Kontak Majelis Ta’lim (BKMT) oleh Tutty Alawiyah dimaksudkan agar lemba-ga itu dimanfaatkan oleh para anggotanya se¬bagai wadah konsultasi dan pem¬bi¬na-an Majlis Ta’lim. Tiap-tiap anggota men¬da¬patkan keleluasaan dalam pengelolaan Majlis Ta’lim yang mereka punyai. Karena itu, untuk menjadi anggota BKMT, maj-lis-Majlis Ta’lim yang ingin bergabung, ti¬dak dikenakan persyaratan yang rumit, mereka cukup mendaftar untuk menjadi anggota lembaga terse¬but. Sebagai sebuah lembaga yang mewadahi berbagai lem¬baga Islam yang bersifat populis, BKMT ha-rus mampu menjalin kerjasama antar se¬sama anggota, terutama dalam hal pe¬nyu-sunan program kerja. Menurut Tutty Ala¬wiyah, seperti dikutip dari Harian Umum Republika, BKMT memiliki program besar untuk meningkatkan mutu dan kete¬ram-pilan dari para pengajar dan pendidik di Majelis-majlis Ta’lim, supaya pengelolaan Majlis Ta’lim lebih profesional. Untuk mencapai tujuan itu, beberapa pro¬gram telah disusun. Pertama, program pelatihan peningkatan mutu muballig. Pelatihan itu meliputi, latihan pidato, manajemen, dan latihan metode pendidikan. Kedua, prog¬ram loka-karya peningkatan kete¬ram¬pilan pe¬ngajar, meliputi penyusunan pidato, perencanaan dakwah, administrasi ke¬uangan Majlis Ta’lim, dan organisasi pengem¬bangan Majlis Ta’lim. Ketiga, prog¬ram latihan dakwah bil hal, meliputi latihan per¬koperasian dan kesehatan. Keempat, program seminar untuk memperluas wa¬was¬an. Kelima, program pengiriman da’i ke berbagai daerah dan luar negeri, terutama ke kawasan ASEAN.
Kemunculan BKMT dan kegiatan Tabligh Akbarnya di Stadion Utama Se¬na-yan sekaligus sebagai peringa-tan 50 tahun Indonesia Merdeka, direspons secara kritis oleh Mahfudzah Ali Ubaid (Ketua I PP Muslimat NU), misalnya. la menga¬ta-kan bahwa “BKMT merupakan mitra dalam berdakwah kepada kaum Perem¬puan. Sebab, di Muslimat NU juga ada organisasi bernama Hidmat (Himpunan Daiyah Muslimat). Jadi kedua lembaga ini dapat bekerjasama dalam melakukan dakwah. Kalau kemudian BKMT mampu melaku¬kan Tabligh Akbar di Stadion Utama Se¬na-yan, saya melihatanya karena adanya figur Tutty Alawiyah sebagai anggota ICMI dan mendapat dukungan kuat dari pemerintah. Sedang acara itu sendiri saya me-nilanya sebagai sebuah ac¬ara seremonial saja.
Perihal Tabligh Akbar BKMT di Sta¬dion Utama Senayan (26 Agustus 1995) terdapat beberapa hal penting yang dapat dicatat. Pertama, acara tersebut mem¬buk-fikan bahwa Majlis Ta’lim yang tergabung dalam BKMT yang mayoritas ang¬go-tanya para kaum ibu dan berasal dari lapisan sosial menengah ke bawah, mampu menjalin hubungan persaudaraan sesama mus¬lim dalam upaya merekat kembali “benang hijau” yang telah lama putus akibat per¬bedaan visi politik dan berbagai fitnah yang ditujukan ke arah umat Islam. Lem perekat itu semakin kuat manakala Presiden Soeharto (saat itu) hadir dalam acara tersebut. Lepas dari persoalan kepen¬tingan politik Soeharto, kehadirannya mem¬perkecil perbedaan sosial yang ada di kalangan masyarakat muslim Indo¬nesia. Upacara tersebut bagi para pengunjung dianggap merupakan sebuah momen yang tepat. Mereka ingin menunjukkan bah¬wa sebagai umat yang terbesar dalam bangsa ini, selain bisa dan mudah diatur, mampu berbuat dan berkhidmat untuk bang¬sa dan negara.
Kedua, yang tak kalah pentingnya, adalah bahwa gelar Tabligh Ak¬bar dan tasyakuran 50 tahun Indone¬sia Merdeka seakan umat Islam mendapat salurannya untuk berbuat bagi kepentingan bangsa dan nega¬ra. Sebagai bagian terbesar dari komponen bangsa ini, umat Islam memiliki tanggung jawab sosial dan politik bagi proses pencapaian dan suksesnya program pembangunan. Karena itu, tidak mung-kin umat Islam berpangku tangan atau hanya sebagai penonton atau bahkan objek pemban¬gunan. Umat Islam harus menjadi subjek pembangunan bangsa. Untuk itu, tentu saja umat Islam harus mampu mengejar ketertinggalan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) yang tetap berpijak pada iman dan takwa (Im-tak). Dalam pada itu, Menteri Agama Tarmizi Taher (saat itu) meng¬ha¬rapkan agar Majlis Ta’lim meningkatkan kualitas dakwah Islamiyah melalui kajian ilmiah yang dilakukan dalam bentuk dialogis. Dengan materi yang bersifat ilmiah dan penyam-paiannya se¬cara dialogis, dakwah Islamiyah dapat mengikuti per¬kem¬bangan jaman dan tidak membosankan. Harapan itu semakin relevan ketika meli¬hat kenyataan yang ada di Indonesia dewasa ini bahwa sebagai salah satu akibat dari keberhasilan pembangunan, masyarakat semakin kritis dalam menerima atau menghadapi ber¬bagai persoalan yang ada. Mereka tidak hanya cukup mendengar, tapi juga me¬mer¬lukan banyak jawaban dari ber¬bagai persoalan yang mereka hadapi.
Harapan ini tentu saja berangkat dari kenyataan yang ada bahwa hampir sebagian besar dari jumlah anggota Majlis Ta’lim yang kebanyakan terdiri dari ka-um ibu berasal dari stra¬ta sosial menengah ke bawah. Sementara dari aspek pen-didikan, mereka hanya berpendidikan menengah ke bawah atau mungkin rata-rata berpendidikan pada level sekolah dasar saja, semisal Madrasah Ibtidaiyah. Karena itu, harapan Tarmizi Taher mesti direspons positif oleh segenap lapisan anggota dan pengurus Majlis Ta’lim (BKMT). Ketiga, ini mungkin yang paling mendasar ba-gi pengembangan BKMT, adalah persoalan manajerial. Lembaga ini harus di¬ke¬lola secara profesional dengan manajemen modern. Sehingga ia dapat bertahan dan mampu merespons segala bentuk tantangan dan harapan, baik yang datang dari dalam lembaga itu sendiri maupun dari luar lembaga. Hal ini dianggap perlu mengingat persoalan manajemen merupakan problem utama kelembagaan keaga-maan di In¬donesia. Bila tidak diatasi dengan cara-cara seperti itu, maka BKMT, be-gitu juga majelis-Majlis Ta’lim, tidak lebih dari sebuah perkumpulan kaum ibu-ibu arisan. Bedanya dalam arisan tidak ada guru atau ustadz yang memberikan bim-bingan materi keagamaan, sementara pada Majlis Ta’lim, ada guru atau ustadz, te-tapi mereka tidak tahu apa yang sedang dibicarakan oleh guru atau ustadz pem-bimbing. Persoalan inilah yang merupakan agenda utama revitalisasi umat.Kalau saja program revitalisasi umat yang dilakukan BKMT dengan figur utama Tutty Alawiyah berhasil, maka dapat dibayangkan betapa potensial lembaga ini dan ten-tunya anggota yang ada di dalamnya, bagi peningkatan pembangunan bangsa dan kualitas umat, terutama kaum ibu yang menurut konsep agama seba¬gai“Tiang Bangsa”. Sebagai tiang bangsa, mereka akan menopang kehidupan generasi men-da¬tang.
Menapak Jalan Menuju Kursi Menteri
Kesuksesan Tutty Alawiyah dalam menghimpun Majlis Ta’lim ke dalam se-buah organisasi be¬sar, Badan Kontak Majlis Taklim (BKMT), yang didi¬rikannya pa-da 1 Januari 1981, membuat namanya se¬makin mencuat ke per¬mukaan, melebihi saudara-saudaranya yang lain. Keberhasilannya ini menurut banyak per¬kiraan me-rupakan langkah sukses Tutty untuk menuju ke kursi kekuasaan dalam peme¬rin-tahan Orde Baru, di bawah Presiden Soeharto, hingga Orde Reformasi, di bawah Presiden BJ.Habibie. Komunitas Majlis Ta’lim dan jaringan yang dimilikinya meru-pakan sesuatu yang sangat potensial bagi upaya pemerintah Orde Baru dalam men¬jaring kekuataan massa Islam. Dalam kata lain, massa yang dimiliki Majlis Ta’lim dapat turut berpartisipasi dalam pembangunan dan mendukung program-program yang dicanangkan pemerintah, yang pada gilirannya mereka turut men-jaga keter¬tiban dan ketenangan dalam masyarakat, khususnya di kota Jakar¬ta (jan-tung ke¬ku¬a¬saan), di saat bangsa Indonesia mengalami berbagai krisis tahun-tahun belakang ini.
Pertanyaannya adalah apakah Tutty Alawiyah menggunakan kekuatan dan potensi BKMT sebagai kendaraan politiknya menuju kursi jabatan menteri? Sulit rasanya untuk dijawab secara tepat, karena persoalan sosial politik begitu kompleks dan penuh segala kemungkinan. Oleh kare¬na itu, memang dibutuhkan suatu pene¬litan khusus dalam hal ini. Dalam pengamatan sepintas dapat dilihat bahwa sema¬raknya BKMT tidak lepas dari dukungan dan peran pemerintah, terutama De¬par¬temen Agama yang (saat itu) dipimpin oleh Tarmizi Taher. Paling tidak berlang¬sungnya pembukaan acara Mubes IV BKMT di Istana Negara pada 4 Juli 1996 lalu mengindikasikan adanya salah satu bentuk hubungan mesra antara pemerintah de¬ngan umaf Islam. Kalau dikatakan bahwa BKMT dijadikan ladang suara dalam Pe¬milu untuk kemenangan Golkar, misalnya, maka pernyataan itu ditolak Tarmizi Ta¬her. Ia mengatakan bahwa “Pernyataan itu tidak benar. Ngawur. Itu namanya ter¬lalu berpikir politis, tidak konprehensif, terlalu sempit. Seperti katak dalam tem¬pu¬rung.
Lepas dari itu semua, sebagai fungsionaris Golkar, sedikit banyak mem¬pe-ngaruhi pengangkatan Tutty Alaw¬iyah sebagai Menteri Negara Peranan wanita di masa akhir Orde Baru. Di samping itu, perlu juga dipertimbangkan bahwa ia se¬ba-gai wakil ketua Dewan Penasehat ICMI, sebuah lembaga kecendikiawanan muslim yang dipimpin oleh BJ. Habibie yang kemudian terpilih sebagai Wakil Presiden saat itu yang mempunyai lobbi yang kuat terhadap penyusunan kabinet Orde Baru. Hal yang terakhir ini pun terlihat ketika Habibie menggantikan pengunduran diri Soe¬harto se¬bagai Presiden Rl ke-3 menyusul tuntutan masyarakat Indonesia yang dipe¬lopori mahasiswa Indonesia Tu¬tty tetap dijadikan Menteri yang sama dalam kabi¬net Reformasi. Walaupun tidak bisa dipungkiri pula, peran BKMT turut meng¬ang¬kat citra Tutty Alawiyah di pentas nasional. Faktor apa yang paling do-minan dalam mengantarkan Tutty ke Istana Negara, lagi-lagi dibu¬tuhkan penelitian khu¬sus. Bisa jadi hal itu memang sudah kehendak Allah? Apapun faktor yang me-latar¬bela¬kangi¬nya, pengangkatan Tutty Ala¬wiyah sebagai Menperta, tentu saja disambut baik oleh kalangan BKMT sendiri dan komunitas Betawi. Mere¬ka ber¬syu-kur karena orang yang selama ini dianggap mewakilinya, atau juga umat Islam, pernah menem¬pa¬ti po¬si¬si strategis dalam pemerintahan. Mere¬ka langsung mengadakan tasyakuran, sehari setelah pengangkatannya se¬bagai Menteri Negara Peranan Wanita.
Selain itu, hampir sebagian ma¬syarakat muslim, khususnya anggota majelis talkim yang tergabung dalam Badan Kontak Majlis Ta’lim (BKMT) berharap deng-an diangkatnya Tutty Alawiyah sebagai Menperta akan memiliki dampak positif bagi perkembangan dan citra lembaga-lembaga Islam, semisal Majlis Ta’lim yang tergabung dalam BKMT, dan pemberdayaan perempuan di Indone¬sia.
Dakwah adalah Proses Transaksional Menuju Perubahan
Dalam pandangan Tutty, selama ini ada pemahaman yang keliru tentang konsepsi dakwah. Dakwah hanya dipahami sebatas tabligh, padahal kata ini me¬mi-li¬ki pemahaman dan cakupan yang sangat luas. Jika dakwah dipahami hanya sebagai usaha menyampaikan pesan Islam kepada masyarakat, ukuran keber¬ha-silan dak¬wah terhenti pada sampainya pesan itu. Selanjutnya mau diapakan pesan itu oleh mad’u bukan lagi menjadi urusan da’i. Padahal jika dipahami lebih jauh, dakwah merupakan suatu usaha penyampaian pesan dan nilai-nil ai Islam kepada ma¬sya¬ra¬kat dengan tujuan agar terjadi perubahan sosial dan peningkatan keiamanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT.
Lebih jauh ia menjelaskan, jika dakwah dipahami sebagai pekerjaan menga-jak kepada Islam, maka ukuran keberhasilannya dilihat pada mad’u yang diajak, apakah mereka bersedia mengikuti ajakan itu atau tidak. Dan jika dakwah dipa-hami sebagai mendorong orang (hattsunnass) kepada kebaikan, ukuran keberha¬sil-annya pada apakah orang yang didorong itu tergerak atau tidak. Sebab secara so-siologis, konsep dakwah bisa dilihat dari tiga tingkatan: pertama, dakwah yang ha-nya bersifat tabligh, retorika, yakni hanya menyampaikan pesan Islam kepada ma-syarakat manusia. Kedua, dakwah yang berwujud usaha menanamkan nilai-nilai Is-lam ke tengah masyarakat. Dakwah dalam pengertian ini sudah bersifat esensial dan membutuhkan pemikiran yang serius dan mendalam, karena pekerjaan mena-namkan nilai-nilai (misalnya kejujuran, keadilan, dan persaudaraan) membutuhkan dukungan sistem Dakwah pada tingkatan ini mengharuskan da’i mampu me¬la¬ku-kan dialog antar budaya, mampu mendorong terjadinya sosialisasi, implementasi dan akulturasi pewarisanbudaya Islam (Islamic Legacy) dari satu genernasi ke ge¬ne-rasi berikutnya. Efektivitas dakwah terukur dari rentangan dan intensitas atau per-ubahan perilaku masyarakat yang mampu ditimbulkannya, dan pada tingkatan ini dakwah adalah perubahan sosial atau bersifat kultural. Ketiga, dakwah membentuk masyarakat Islam, dari masyarakat lingkungan dan masyarakat bangsa hingga ma-sya¬rakat internasinal. Pada tahap ini dakwah membutuhkan sistem jaringan. Pada ting¬katan ini dakwah merupakan usaha membangun dan mewujudkan sistem Is-lam dalam semua segi kehidupan (iqamat al-manyhaj al-Ilahiy li hayat al-basyariyah). Pada tingkatan ini seorang da’i memandang Islam sebagai sistem hidup yang kaffah, dan ketika itu tidak ada lagi pemisahan antara agama dan negara.
Jika ditinjau dari segi model da’i atau bisa disebut mazhab dakwah, ada tiga mazahab dakwah; pertama, dakwahnya para muballig, yakni mereka yang aktif melakukan aktivitas dakwah menyeru kepada Islam, tetapi tidak mempunyai kon-sep yang jelas tentang masyarakat Islam pasca dakwah. Kedua, dakwah para Wali Songo yang memilih jalan akulturasi budaya. Dakwah model ini sangat membekas, tetapi banyak bias akidah pada masyarakat mad’u. Ketiga, dakwah gerakan, sepeti yang dilakukan oleh Ikhwanaul Muslimin Mesir atau Syi’ah Iran. Dakwah seperti ini sangat menggairahkan, tetapi sering menimbulkan konflik di tengah masyarakat mad’u.
Sukses tidaknya suatu dakwah, menurut Tutty, tidak dapat diukur lewat gelak tawa atau ratap tangis mereka. Kesuksesan itu dapat diukur lewat antara lain, bekas (atsar) yang dintinggalkan dalam benak pendengarnya ataupun kesan yang terdapat da¬lam jiwa, yang kemudian tercermin dalam tingkah laku mereka, untuk mencapai sasaran tersebut, tentunya semua unsur dakwah harus mendapat per¬ha¬tian pada da’i. Lebih jauh Tutty menganjurkan bahwa sekaranglah saatnya para da’i melakukan upaya self renewall agar bisa selalu berada dalam tahap prima dalam sik¬lus kehidupannya dan perjuangannya, dan tahap sepadan, yaitu teguh dalam ber¬prinsip dan luwes dan berkiprah.
Dalam pandangannya, da’i dan oraganisasi dakwah melakukan upaya trans-formasi kultural yang melahirkan kapasitas keseimbangan (flexible control) atau ka-pasitas kematangan sosial sebagai prasyarat keberhasilan dan keunggulan dalam beramal. Seorang da’i harus bebas dan bertanggung jawab, progresif dan santun, he-mat dan strategis, ekspansif dan terkendali, serta komplementer dan harus bekerja ker¬as, untuk mengisi kekosongan spiritual yang melanda masyarakat luas. Ber¬da-sarkan pengalaman praktik dakwah selama 50 tahun dan pemahaman terhadap di-namika kondisi mutakhir, secara empirik, Tutty memiliki konsep bahwa dakwah adalah proses transaksional untuk terjadinya perubahan perilaku individual me¬la-lui proses-proses komunikasi, persuasi dan pembelajaran yang berkelanjutan. (Dak¬wah is the transactional process of initiating behavioral changes of individual through the series of communication, persuasion and continuous learning).
Muballig Harus Merencanakan
dan Mengevaluasi Kegiatan Tabligh, bukan hanya terima order
Dalam pandangan Tutty, sebenarnya tabligh tidak harus dipahami hanya pe-kerjaan menyampaikan pesan, tetapi juga bisa ditindaklanjuti dengan mengelola respon masyarakat. Memang banyak muballig sibuk berdakwah dari pagi hingga malam dalam memenuhi undangan ceramah. Dari segi kuantitas jelas bahwa muballig tersebut telah dapat berkomunikasi dengan audiens yang sangat banyak dan tersebar luas, tetapi hal ini juga merupakan titik lemah dari kegiatan dakwah model tabligh, karena muballig tidak menjadi fa’il (subjek), tetapi justru hanya menjadi maf’ul (objek). Muballig, menurut Tutty Alawiyah lebih lan¬jut, bukan orang yang merencanakan kegiatan, tapi justru diprogram oleh ma¬sya¬rakat pengundang. Mu¬ba¬¬-lligh tak per¬nah sempat mengevaluasi pekerjaannya, se¬ba¬liknya justru dieva-luasi oleh ma¬sya¬rakat pendundang. Prestasi muballig bu¬kan di¬ukur pada peningkatan kualitas ma¬syarakat, tetapi terbatas pada frekuensi un¬dang¬an, dan ironisnya ba¬nyak di antara mereka sudah merasa berbangga dengan pres¬tasi seperti itu.
Menurut Tutty, jika dilihat dari perspektif psikologi dakwah, sebenarnya tab¬ligh tidak¬lah sesederhana itu. Dakwah, dalam hal ini, tabligh adalah stimulus yang diha¬rap¬kan memperoleh respon dari masyarakat. Persoalannya ialah bagai-mana menja¬di¬kan dakwah supaya menjadi stimulus yang memancing respon. Jika materi dakwah itu hanya bersifat informatif, seperti yang banyak disampaikan oleh muballig, respons masyarakat pasti terbatas hanya pada aspek kognitif, yakni ma-sya¬rakat mendengar dan mengerti informasi itu. Tetapi, jika muballig bisa me¬nyam-paikan suatu gagasan yang orisinil, segar dan relevan tentang problem-problem ke-masyarakatan, tabligh akan berubah menjadi proses kegiatan mental, akan menjadi proses stimulus dan respon yang berkesinambungan, seperti apa yang dikenal da-lam Sistem Komunikasi Intra Personal (SKIP), sebagai suatu proses komunikasi yang melibatkan sensasi, persepsi, memori, dan berpikir. Lebih lanjut Tutty menga¬takan, apabila muballig dapat berdakwah pada tataran gagasan, peker¬ja¬an muballig tidak berakhir seusai cermaah di atas mimbar, tetapi justru memu¬lai¬nya dari mimbar. Selanjutnya, ia harus menampung respon balik dari masyarakat, dan mela¬lui komunikasi yang terus menerus antara muballig dengan jamaahnya itu, muballig tidak bisa menghindar dari kehasuran mengelola respon interaktif dari ma-sya¬rakat atas gagasan-gagasan dakwahnya.
Dengan mengelola respon interaktif masyarakat, menurut Tutty, secara tidak disadari juga mengalami proses pengembangan konsep diri. Konsep diri adalah pandangan dan perasaan seseorang terhadap diri sendiri. Dengan pengembangan konsep diri seorang muballig dapat menatap masyarakat dengan pandangan se-orang fa’il, seorang pelaku, bukan pandangan menunggu seorang maf’ul. Dengan konsep diri yang positif muballig merasa mampu berbuat sesuatu, bukan me¬nung-gu sesuatu. Dengan konsep diri yang positif seorang muballig merasa bisa menga-tasi persoalan yang dihadapi.
Dengan paradigma seperti itu, maka bidang ga¬rapan dakwah yang dihadapi muballigh amatlah luas, misalnya problem masyarakat miskin yang hampir saja menjadi kafir karena kemiskinannya. Kemudian problem masyarakat menengah yang perlu diberdayakan kemampuannya dan potensinya bagi kesejahteraan ma-syarakat luas, bahkan hingga ke lapisan elit, baik elit ekonomi maupun elit politik, yang perilakunya berseberangan dengan prinsip-prinsip moral Islam. Dengan pa¬ra-digma baru ini, lanjut Tutty, seorang muballigh bisa menjadi edukator bagi jamaah Majlis Ta’limnya, orator di depan tabligh akbar, motivator bagi kelompok masya¬ra-kat tertentu, konselor bagi orang bermasalah, dan fasilitator dalam pengem¬bangan masyarakat, tapi yang jelas bukan sebagai provokator.
Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Islam
Menurut Tutty Alawiyah, dakwah lebih dari sekadar tabligh. Sebab dakwah harus pula dipahami sebagai sebuah usaha pengembangan masyarakat Islam (ta-thwir qa¬um al-Muslim atau Islamic Community development). Karenanya, pengem¬bang¬an ma¬syarakat Islam harus diarahkan pada peningkatan sumber insani (human re-sources development) dan peningkatan sumber daya alam (natural resources deve¬lop-ment) untuk menjamin kebutuhan hidup manusia baik yang bersifat primer (dha¬ru-riyah), sekunder (hajiyah), dan tersier (tahsiriyah). Dengan kata lain, garapan dak¬wah meliputi banyak hal, seperti pengembangan pendidikan, ekonomi dan sosial ke-masyarakatan. Oleh karena itu, pengembangan pendidikan merupakan bagian pen-ting dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini berarti penelitian harus di¬u-payakan untuk menciptakan kehidupan bangsa yang maju, mandiri, terbuka dan efisien, serta berorientasi kepada masa depan.
Selain itu, menurut Tutty, pengembangan pendidikan mesti pula mampu meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ka-rena, pembedayaan pendidikan ini amat penting, karena persaingan global pada abad 21, tidak hanya berupa persaingan produk dan jasa, melainkan juga per¬sa¬ing-an global dalam sumber daya manusia. Sejak sekarang kita seyogyanya sudah mempersiapkan diri terhadap kemungkinan serbuan tenaga asing di pasar tenaga kerja Indonesia. Adalah tugas mulia dari semua pelaku dalam bidang pendidikan di Indonesia untuk meningkatkan daya saing dari sumber daya manusia baik di pa¬sar kita sendiri maupun di pasar global.
Karena sangat strategisnya pengembangan sumber daya manusia dalam rangka menciptakan masa depan bangsa, maka, saran Tutty, bagi mereka yang me-miliki dana hendaknya merasa terpanggil untuk memberikan bantuan kepada du-nia pendidikan dalam rangka peningkatan mutu dan keterjangkauan pendidikan. Bantuan terhadap dunia pendidikan ini akan merupakan investasi yang amat ber-harga untuk kemajuan bangsa, maupun untuk kehidupan yang lebih dan lebih aba-di di sisi Allah SWT, paparnya. Selain itu, dalam hal pengembangan ekonomi, kita mesti berupaya sekuat tenaga untuk dapat memberdayakan ekonomi umat untuk meningkatkan mint usha dan etos kerja yang tinggi sreta menghidupkan dan meng-optimalisasi sumber-sumber ekonomi umat melalui koperasi, Baitul Wa Tam¬wil (B-MT), per¬bank¬an syari’ah, dan perbaikan pengelolaan dan manajemen zakat infak dan sedekah (ZIS). Sementara pengembangan sosial kemasyarakatan harus di¬la¬ku-kan dalam kerangka merespon problem-problem sosial yang timbul karena dampak modernisasi dan globalisasi, seperti masalah pengangguran, tenaga kerja, pene¬gak¬an hukum hak asasi manusia (HAM), dan pemberdayaan perempuan.
Bahkan, lebih jauh Tutty mengatakan, sebagai pengembangan masya¬rakat Is-lam, dakwah memutlakkan adanya gerakan percontohan dan keteladanan. Pepa¬tah Arab menyatakan:“Bahasa perbuatan lebih efektif dari pada bahasa lisan”. Ini berarti bahwa dakwah harus dimulai dari diri sediri (ibda’ bin nafsik), keluarga, masyarakat, umat dan bangsa, dalam perspektif ini, dakwah harusmelahirkan perubahan-peru-bahan sosial dan mampu meningkatkan kualtias osio-kultural umat. Dengan per¬ka-taan lain, dakwah diharapkan mampu menggeser kedudukan umat dari posisi mar¬ginal (pheri-pheri) ke pusat (centrum), sehingga umat Islam sebagai “khairu ummah” tidak boleh menjadi penonton, tetapi menjadi pelaku.
Pandangan Tutty Tentang Perempuan
Wacana intelektual yang terus bergulir sepanjang masa dan menjadi perdebatan menarik di antara para ilmuan, agamawan, dan para penguasa adalah masalah pe-rempuan. Per¬debatan itu muncul karena, antara lain, adanya kesalahpahaman di antara sebagian masyarakat tentang perem¬puan, fungsi dan peran yang dima¬in¬kan-nya, khususnya di kalangan kaum laki-laki. Mereka, kaum laki-laki, hemat As¬ghar Ali, telah mendominasi atas perempuan sejak jaman lampau. Bahkan, me¬nu¬rutnya, secara historis telah terjadi dominasi dalam semua masya¬rakat di se¬panjang zaman, kecuali dalam masyarakat-masyarakat matriakal yang jumlahnya tidak seberapa.
Mencermati perjalanan dan perkembangan sejarah pergerakan kaum pe¬rem-puan, Tutty Alawiyah mengatakan bahwa kaum perempuan memiliki peran yang sama dengan laki-laki dalam bidang-bidang sosial, eko¬nomi, politik, budaya dan seba¬gainya. Lebih lanjut dikatakan bahwa Perempuan tidak bisa diabaikan begitu saja tanpa dimintai pendapat dan saran bagi kepentingan bangsa dan negara. Pen-da¬pat¬nya ini didasari oleh kondisi objektif kaum perempuan Indo¬nesia yang jum-lahnya lebih dari 50 persen. Selain itu, ia beranggapan bahwa “Wanita me¬rupakan Pilar Bang¬sa.”
Sebagai Menteri Negara Peranan Wanita (Menperta) waktu itu, ia ber¬ke¬wa-jiban untuk terus memperjuangkan hak-hak dan martabat Perempuan Indonseia, baik pada tingkat nasional mapun internasional sesuai dengan program yang dica-nang¬kannya. Dalam pengamatannya sebagai seorang Men¬teri Negara di era Re¬for-masi, tampaknya penanganan pembangunan pe¬ran perempuan perlu dikem¬bang-kan secara berkesinambungan. Tujuannya sudah jelas agar perempuan lebih mam-pu menghadapi tantangan global dan tuntutan nasional yang tampaknya semakin berkembang. Pe¬rempuan sebagai pilar bangsa merupakan sebuah paradigma baru yang dikem¬bangkan pada masa kepemimpinannya atau merupakan kelanjutan dari program yang telah dicanangkan pada masa-masa sebelumnya. Pengembangan pa¬radigma baru ini dimaksudkan agar Perempuan mampu berperan aktif dalam me¬natap fungsi dan peran Perempuan dalam kehidupan kesendiriannya, dalam ke¬hi¬dupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebagai bagian dari sejarah, dika¬takan bahwa Perempuan pilar bangsa meru¬pakan tonjolan dan sekali¬gus milestone keberhasilan bangsa dalam mendudukkan peranan Perempuan yang terangkat secara meningkat oleh benang merah sejarah masa lampau.
Meskipun kurang jelas apa yang dimaksud dengan perempuan sebagai miles¬tone keberhasilan bangsa, ada pesan yang ingin disampaikan Tutty, bahwa peran perempuan dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara tidak da¬pat dilepaskan dari peran sejarah yang telah dimainkan, khususnya dalam masa-masa pergerakan kemerdekaan, perjuangan dan pada masa-masa sesudahnya. Le-bih lanjut dikatakan, peran perempuan akan kelihatan jelas ketika ia mampu me-ma¬inkan peran dan Fungsinya sebagai kekuatan yang dapat melakukan bargaining bagi kepen¬tingan peningkatan kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara, selain un¬tuk kepentingan peningkatan harkat dan martabat kaum perempuan itu sendiri.
Pada masa reformasi seperti sekarang ini peran dan fungsi itu harus diop¬ti-malkan dan dilakukan secara proaktif dalam berbagai bidang ke¬hidupan. Oleh ka-rena itu, sebagai pi¬lar bangsa, perempuan harus memainkan peran lebih aktif lagi agar kondisi rakyat dan negara tetap berada pada garis perjuangan, selain me¬la¬ku-kan peran sentralnya sebagai ibu rumah tangga, yang berusaha mencerdaskan ke¬hi-dupan bangsa dan melakukan transformasi nilai-nilai kebenaran. Semua itu di¬la-kukannya untuk kepentingan perempuan agar mereka diperhitungkan dalam me-mainkan berbagai peran pada negara dan bangsa yang sedang membangun.
Dalam pandangan Tutty,peningkatan kualitas perempuan dimulai dari pem¬bangunan kesejahteraan dan kua¬litas hidup perempuan. Seiring dengan kehendak peningkatan peranan perempuan global yang disepakati di Mexico Ci¬ty pada 1975, pemerintah Indonesia sejak 1978 telah memberikan landasan untuk pertama kali ba¬gi pem¬bangunan Peningkatan Peranan Wanita (P2W). Sejak saat itu, pemba¬ngunan P2W diartikulasikan sesuai dengan tahapan pembangunan nasional. Me¬la¬lui pen¬ta¬hapan pelaksanaan program pemberdayaan perempuan lewat “Perem¬pu¬an Dalam Pembangunan”atau Women in Development (WID) pada awal 1984, ke¬mu¬dian ditin¬dak-lanjuti dengan Women and Develop¬ment (WAD) dan Gender and Devel¬opmen ’ (G¬AD) pada awal 1994 kemitrasejajaran yang harmonis antara pria dan perempuan menjadi sasaran pem¬bangunan. Pada tahap ini persamaan kedu-duk¬kan, peranan, kemampuan laki-laki dan perempuan dirumuskan sedemikian rupa se¬hingga tidak menyebabkan cultural’shok di antara masyarakat Indonesia.
Upaya pemerintah dan Lembaga-lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) da-lam mensosialisasikan pro¬gram kemitrasejajaran yang harmon¬is antara perempuan dan pria pada akhirnya dapat diterima masyarakat sebagai sebuah norma per¬ga¬ul-an baru bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Meskipun masih ditemukan adanya relaktansi dan bahkan resistensi dari kelompok tertentu, baik dari kalangan pria maupun kalangan perempuan. Tetapi, secara umum masyarakat mu-lai menerima perubahan artikulasi sinergisme an¬tara pria dan perempuan yang memberi peluang untuk terlibat dalam pelaksan¬aan kehidupan bernegara dan pro-ses pembangunan pada berbagai tindakan partisipatoris.
Dalam kapasitasnya sebagai Menperta, Tutty Alawiyah mengatakan, kemit-rasejajaran telah meletakkan landasan pengembangan sinergisme dan meletakkan semangat perempuan un¬tuk berkompetisi dan saling berbagi dengan pria secara sehat dan harmo¬nis. Karena itu, perempuan perlu menemukan kembali jati dirinya sebagai penentu kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Artinya, perempuan me¬ru-pakan pilar bangsa dan negara. Sinergisme dan peran sebagai tiang negara dapat disimpulkan dalam Peranan Perempuan sebagai Pilar Bangsa merupakan Conditio sine quanon untuk mengantarkan bangsa Indonesia mencapai tujuan nasional, mem-bangun masya¬rakat yang adil dan makmur serta mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara dalam negara kesatuan Republik Indonesia.
Dalam pengungkapan istilah “Perempuan Pilar Bangsa”, menurutnya, sering disalahtafsirkan oleh banyak kalangan. Perdebatan itu terjadi karena terdapat kata atau label“pilar”dalam paradigma tersebut yang dianggap memiliki konotasi su¬perioritas kaum perempuan. Label itu sebenarnya dimaksudkan sebagai upaya pe¬ningkatan kemitrasejajaran antara pria dan perempuan dalam mengaktualisasikan peran masing-masing dalam pembangunan bangsa dan negara. Paradigma “Pe¬rem¬puan Pilar Bangsa”merupakan penegasan tentang betapa pentingnya peranan Pe¬rempuan dalam pembangunan manusia, yang menjadi kepentingan bersama selu¬ruh bang¬sa Indonesia. Perempuan, baik sebagai ibu bangsa dan guru bangsa, meru¬pakan sosok yang memiliki karakteristik tersendiri bagi pembentukan watak bang¬sa. Selain itu, perempuan merupakan penggerak berbagai kemajuan di dalam ma¬syarakat, di samping se¬bagai pelaku pembangunan.
Oleh karena itu, dalam kata lain, dalam proses pembangunan bangsa, pe-rempuan tidak hanya bertindak sebagai pembina watak dan karakter sebuah ge¬ne-rasi, tetapi juga sebagai peng¬gerak kemajuan masyarakat melalui berbagai orga¬ni-sasi yang ada, dan sekaligus sebagai pelaku dan pemanfaat atas berbagai kons¬tri-bu¬si karya-karya mereka sebagai individu. Dalam upaya mewujudkan visi perempuan pilar bangsa, terdapat lima agenda pokok yang menjadi acuan penetapan prioritas kebijakan, sasaran, program serta kegiatan-kegiatan Pembangunan Peranan Wanita. Agen¬da ini merupakan konsepsi dan para digma baru mengenai pember¬da¬yaan wanita Indonesia. Lima agenda tersebut adalah: (1) Pemberdayaan Pe¬rempuan da¬lam bidang pendidikan terpadu (spiritual, intelek-tual dan praktikal), kesehatan anak, remaja putri dan Perempuan, dan peningkatan akses terhadap sumber daya pembangunan. (2) Kesetaraan dan keadilan gender. Agenda ini dapat dilaksanakan melalui Women in Development, Gender and Develop-ment, dan Women and Development. Agenda ini ditujukan kepada perempuan untuk meningkatkan kualitas peran dan kedudukan mereka agar dapat mengejar ketertinggalan dalam berbagai aspek kehidupan. (3) Penghapusan tindak kekerasan terhadap perempuan dalam bentuk sekecil apa pun. (4) Penghormatan atas martabat dan Hak Asasi Ma¬nusia (HAM) bagi Perempuan. Dalam agenda ini termasuk hak-hak reproduksi
Perempuan yang merupakan persoalan penting agar mereka lebih berperan aktif dalam berbagai kehi¬dupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa. Dan (5) pemberdayaan kelembagaan pengelola kemajuan perempuan dan aktivitas lanjut¬annya. Dalam konteks ini, pemberdayaan institusi masyarakat, baik formal maupun informal, dilaksanakan di instansi publik yang mendukung kemajuan perempuan dan aktivitas lanjutannya. Konsep inilah yang disebut Tutty Alawiyah sebagai pen¬dekatan MORAL (Manu¬sia, Organisasi dan Aktivitas Lanjutan). Sementara itu, Menperta juga menyusun tiga strategi utama bagi pemberdayaan perempuan. Per¬tama, men¬ingkatkan komitmen Departemen/lnstansi terkait, kalangan bisnis atau swasta, organisasi kemasyarakatan dalam peningkatan peranan perempuan melalui penciptaan berbagai jaringan aliansi dan kemitraan yang fungsional. Kedua, me¬ningkatkan keterpaduan pelaksanaan program baik program yang diperuntukkan bagi perempuan maupun program utama sektoral dengan komitmen bahwa perem¬puan juga dilibatkan dalam proses perencanaan, pel¬aksanaan dan pengendalian un¬tuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender. Ketiga, meningkatkan kesadaran gender bagi para pengambil keputusan dan perencana dalam jajaran birokrasi, lembaga legislatif, eksekutif, judikatif, dan tokoh masyarakat di berbagai lapisan dan tingkat wilayah.
Paradigma, agenda dan strategi ini dimunculkan Tutty sebagai jawaban atas peran pinggiran yang selama ini dimainkan kaum perempuan, baik pada tingkat lokal maupun nasional. Dia menginginkan agar perempuan berperan secara lebih akhf lagi dan memperoleh kesempatan seluas-luasnya bagi aktualisasi diri mereka seba¬gai makhluk yang memiliki potensi dan kesem¬patan yang sama dengan ma¬nu-sia la¬innya. Sebagai menteri negara peranan perempuan, ia memiliki beban moral untuk memberdayakan kaum perempuan melalui berbagai kebijakan pemerintah. Karena itu, ia memiliki strate¬gi itu untuk memberikan kesadaran kepada pembuat kebi¬jak¬an mengenai betapa pentingnya kesadaran gender bagi pemberdayaan pe-rempuan. Namun sayang, program ini kurang tersosialisasikan dengon baik dan ti-dak mam¬pu diserap oleh masyarakat secara baik, termasuk kaum wanitanya. Da-lam peng¬a¬matan penulis, kemungkinan besar perempuan Indonesia tidak mema-ha¬mi istilah-istilah yang digunakannya, seperti“Wanita Pilar Bangsa”,dan “Pen¬de-kat¬an MORAL dalam peningkatan peran Perempuan.”
Murodi
Adalah dosen dan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Jakarta
